Politik Anggaran Jokowi : “Menekan” PNS Demi kemakmuran Rakyat

photo : nasional.kompas.com

Presiden terpilih ( pleno KPU) Joko widodo melalui salah satu deputi tim transisi yaitu Hasto kristianto, telah mengutarakan bahwa politik anggaran dapat dipastikan akan dilaksanakan di pemerintahan baru. Karena sebagaiamana diketahui bersama jika anggaran APBN lebih banyak “dikonsumsi” aparatur negara ( PNS )! Sehingga sangat penting dilakukan perombakan dalam berbagai pembiayaan diantaranya :

• Penataan gaji PNS, karena cukup besar APBN diserap oleh anggaran gaji pegawai diberbagai lini pemerintahan dari pusat sampai daerah. Sehingga saangat perlu dilakukan koreksi


• pemotongan perjalanan dinas PNS, misalnya biaya perjalanan pesawat yang sering menggunakan kelas premium/ first class.


• Dan penghematan pembelanjaan dinas PNS, yang dimana sering sekali proposal yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan selama ini.

Akan tetapi khusus untuk 2 anggaran yaitu  Pendidikan dan Kesehatan tidak akan mendapat perubahan, kecuali sekedar melakukan pengawasan ketat dan efisiensi agar tepat sasaran sesuai program kerja jokowi-jk yang tertuang di visi-misinya.

RAPBN 2015 yang telah disampaikan oleh Presiden SBY dalam pidato kenegaraan nya berjumlah 2.109 Trilyun, yang dimana angka itu lebih tinggi 143 Trilyun dibandingkan RAPN 2014 yang berjumlah 1.876 Trilyun. Adapun rincian untuk alokasi dana ialah sebagai berikut : Belanja pemerintah pusat sebesar 1.379  trilyun dan transfer ke pemerintah daerah sebesar 640 trilyun.

Tujuh kementrian/lembaga yang mendapatkan kucuran dana diatas 4o trilyun ialah :

• Kemendikbud sebesar : 67,2 trilyun


• Kementrian Agama sebesar : 50,5 trilyun


• Kementrian Kessehatan sebesar : 46,4 trilyun


• kementrian Pertahanan sebesar : 95 trilyun


• Kepolisian Republik Indonesia sebesar : 47,2 trilyun


• Kementrian Pekerjaan umum sebesar : 74,2 trilyun


• dan kementrian Perhubungan sebesar : 44,6 trilyun

Jika mengacu pada pernyataan Jokowi yang diwakili deputi transisi, maka anggaran yang telah dipetak-petak yang disampaikan presiden SBY, pasti akan mengalami perombakan data disaat pemerintahan baru Jokowi-jk dilantik bulan Oktober 2014. ( dengan catatan keputusan final MK tidak mengabulkan permohonan pihak termohon yang sedang menggugat hasil pilpres )

Adapun pandangan pengamat ekonom yang menyatakan bahwa 3 program kerja Jokowi akan membangkrutkan keuangan negara yaitu ;

1. KIP ( kartu Indonesia pintar )


2. KIS ( kartu Indonesia sehat )


3. Tol laut ( perbaikan dan penambahan segala fasilitas dermaga dan kapal )

Mungkin memang benar akan tidak  teralisasi jika mengikuti patokan anggaran versi eksekutif dan legislatif lama, tapi jika telah terjadi pergantian dengan periode baru dan menerapkan politik anggaran yang telah disampaikan di awal, maka sangat relevan sekali apapun program Jokowi-jk akan dapat dilaksanakan dan tercapai di masa 5 tahun kedepan!

Politik anggaran akan sangat “menekan” PNS dalam berbagai aspek, akan tetapi semua itu dilakukan agar APBN bisa lebih dinikmati dan dirasakan publik. yang dimana selama pemerintahan SBY bisa dikatakan kurang terasa  manfaatnya bagi publik terutama dalam hal pelayanan umum berbagai bidang, yang disebabkan patokan  APBN yang terlalu kaku tanpa berani merombak anggaran belanja negara yang terlampau besar. Akan tetapi bukan berarti mengesampingkan banyaknya keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah setgab selama 10 tahun, dengan segala kekurangan serta kelebihannya!

Pro-kontra pasti akan selalu ada dikalangan masyarakat, terutama para pakar dan pengamat tentang kebijakan politik anggaran, karena siapapun pasti akan memiliki sudut pandang sendiri dalam menyikapi sesuatu yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak

Namun yang terpenting ialah, saran positif dan kritikan yang membangun akan selalu dibutuhkan oleh pemerintahan baru, Supaya tetap visi-misinya berada dikoridor UUD 1945 dan Pancasila. Karena bagaimanapun, rakyat Indonesia ingin mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah dan DPR, demi berjalan nya roda kehidupan yang jauh lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Komunikasi Politik Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Belum Ideal

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari mengatakan, komunikasi politik pemerintahan Jokowi-JK belum ideal lantaran minimnya pengelolaan pesan yang disampaikan ke publik melalui media massa.

"Belum ideal, seperti isu tidak ada juru bicara maka yang jadi salah utamanya presiden dan wakil presiden. Mereka tidak bisa meng-cover semuanya ke media massa. Ini bukan masalah efesiensi anggaran tapi berbagai pekerjaan yang harus dibagi-bagi," ucap Qodari dalam diskusi bertajuk "Membangun Komunikasi Politik yang Ideal dan Efektif Pemerintahan Jokowi-JK", di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Kesuksesan komunikasi politik Jokowi-JK, lanjut Qodari, juga ditentukan oleh fondasi dasar yakni relasi dan komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, Jokowi-JK masih kurang kompak dalam menelurkan kebijakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Antara Jokowi-JK masih sering berbeda pandangan atau pernyataan mengenai kapan kenaikan BBM dan lain-lain. Itu yang perlu diperbaiki," tutur Direktur Indobarometer ini.

Salah satunya kebijakan tentang 'kartu sakti' Jokowi yang belum memiliki payung hukum. Kata dia, Jokowi perlu menjelaskan kenapa kebijakan itu akan diatur dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Kepres).

Sementara Inpres dan Kepres, bukan merupakan instrumen hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, karena sudah tak lagi digunakan sejak era reformasi.

"Kita paham Jokowi ingin gerak cepat, KIP, KIS, KKS, bisa diimplementasikan segera. Tapi bahwa peraturan dan segala macam harus dipersiapkan jangan diabaikan. Lebih hati-hati supaya kebijakan yang bagus bermasalah secara aturan, unsur legalitas juga perlu diperbaiki, kebijakan penting tapi dasar juga penting," tutup dia.

jokowi di minta hentikan kurikulum 2013

Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pendidikan dari Teacher Trainer and School Consultant, Weilin Han mengatakan kurikulum 2013 yang diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia harus dihentikan. Karena konsep dan indikator kurikulum 2013 masih belum terlalu jelas sehingga membingungkan guru dan murid. 

Ia menjelaskan kurikulum 2013 diciptakan hanya dengan menggabungkan dan menyalin beberapa konsep dan indikator dari kurikulum sebelumnya. Perubahan tersebut tidak dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam. Sehingga konsep dan indikator yang dihasilkan menjadi tidak jelas. 

Menurutnya, untuk tahun ajaran sekolah 2014/2015 pemerintah dapat kembali menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

"Saya tidak mengatakan KBK dan KTSP kurikulum yang sempurna. Tetapi jika dibandingkan kurikulum 2013, KBK dan KTSP lebih baik. Karena jika harus menciptakan kurikulum baru perlu waktu yang cukup panjang," ujar Weilin Han kepada Republika, Kamis (28/8).

Menurut Weilin, yang tepat untuk Indonesia adalah kurikulum yang dapat memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk mengembangkan potensi masing-masing. Karena potensi dan kemampuan guru serta siswa di setiap daerah berbeda-beda. 

Sehingga sistem pemerataan dan paten nasional yang diterapkan pada kurikulum 2013 tidak tepat. 

Untuk jangka panjang ia meminta agar pemerintahan Jokowi segera merumuskan konsep dan landasan kurikulum yang baru. Caranya, dengan melibatkan praktisi dan guru-guru yang ada. 

Pemerintah juga harus mengadakan pelatihan dan pendidikan guru SD, SMP dan SMA. 

"Sampai saat ini kita belum memiliki buku putih kurikulum Indonesia. Ini harus dibuat dulu dengan konsep, landasan dan indikator yang jelas agar nasib pendidkan anak-anak Indonesia menjadi jelas, selain itu harus disertai dengan pendidikan guru jadi sistemnya dijalankan secara paralel sehingga output-nya bisa maksimal," paparnya.

Pernah ada gesekan KPK-Polri, kini Abraham dan Sutarman kompak

Komjen Budi Gunawan. ©2015 merdeka.com/imam buhoriKomjen Budi Gunawan. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dua lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia, beberapa tahun terakhir kerap kisruh. Mulai dari kasus cicak vs buaya, hingga terakhir kedua lembaga ini sempat memanas lantaran kasus simulator SIM Polri. 

Terkait dengan kasus simulator SIM Polri ini, mantan Presiden SBY memberi kewenangan kepada KPK untuk manangani kasus yang melibatkan Irjen Djoko Susilo. Akhirnya, pada Senin (3/12/2013) Djoko ditahan oleh KPK di Rutan Guntur, Jakarta, dan saat ini sudah diputus bersalah oleh pengadilan Tipikor dan dipenjara selama 18 tahun.

Namun ketegangan di dua lembaga tersebut belakangan mereda. Terlebih, saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka kepada Komjen Budi Gunawan, yang notabene dipilih sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Ketua KPK dan Kapolri Jenderal Sutarman justru tampak kompak. 

Bahkan, Abraham Samad diam-diam menyambangi Mabes Polri, di Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Selasa (13/1), tak lama setelah mengumumkan status tersangka Komjen Budi Gunawan.

Abraham datang ditemani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Keduanya tiba tak diketahui banyak para awak media, namun dari informasi yang dihimpun mereka datang sebelum Maghrib.

Dari informasi yang dihimpun, usai tiba dilokasi keduanya langsung menuju ruangan Kapolri Jenderal Pol Sutarman. Dari para kalangan Mabes Polri, ada Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Prayitno, Kabaharkam Polri Komjen Eko Putut Bayuseno, Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius.

Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006. Jabatan itu diemban Budi selepas menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004.

"Oleh kerena itu berdasarkan penyelidikan cukup lama, KPK pada akhirnya menemukan peristiwa pidana dan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan persnya di Kantor KPK Jakarta, Selasa (13/1).

Namun, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Budi Gunawan malah direstui secara aklamasi oleh DPR. Langkahnya sebagai orang nomor satu di kepolisian pun kian mulus.

Sementara, Presiden Jokowi tetap mencalonkan Budi Gunawan, dan menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Artinya, selangkah lagi Budi Gunawan akan jadi Kapolri.

Hari ini, DPR pun menggelar sidang paripurna untuk menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Pemilu 2014

Jokowi dan Reformasi Birokrasi

Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia 2014. Ada harapan besar yang harus ditunaikan oleh Jokowi pada pemerintahannya nanti. Harapan itu bernama reformasi birokrasi.

Berdasarkan debat Capres dan Cawapres yang digelar KPU selama masa kampanye, nampaknya kata kunci bagi rezim Jokowi kelak adalah reformasi birokrasi. Jokowi mematok target 7% pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinannya. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi pada level seperti Cina saat ini tentu bukan perkara mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Diperlukan pembangunan infrastruktur yang massif dan ditunjang oleh penguatan sumber daya manusia untuk mencapai impian itu. Namun yang jauh lebih mendasar sebetulnya adalah penguatan institusi birokrasi sebagai penyelenggara negara.

Mark Turner (peneliti dari University of Canberra) menemukan bahwa performa birokrasi menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Singapura dan Malaysia, misalnya, 50 tahun terakhir mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, peningkatan tingkat harapan hidup, dan kemajuan pendidikan dimulai dari perbaikan performa birokrasi yang juga mengagumkan.

Kita berharap banyak Jokowi dan Jusuf Kalla bisa mewujudkan peningkatan kinerja birokrasi melalui serangkaian program reformasi yang massif. Ketika ditanya mengenai cara mengurangi korupsi, pada debat kandidat yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Jokowi mengajukan reformasi birokrasi sebagai jawabannya. Saat itu ia merinci bahwa proses rekrutmen kaum birokrat merupakan unsur yang maha penting yang akan menentukan pengurangan korupsi di Indonesia. Dia mengusulkan sistem rekrutmen terbuka atau lelang terbuka (open recruitment).

Jokowi sudah memulai menerapkan sistem lelang terbuka untuk lurah dan camat se-DKI Jakarta tahun 2013. Basuki Tjahaya Purnama menyatakan bahwa open recruitment yang pemerintah DKI Jakarta jalankan tahun 2013 berhasil mengubah 70 % wajah birokrasi di ibu kota. Selain itu, pemerintah kota juga berhasil mengidentifikasi 700 pegawai negeri yang memiliki skill tinggi yang sewaktu-waktu bisa menempati posisi-posisi penting mulai pada level tertinggi sampai pada birokrasi level lapangan (street-level bureaucracy) DKI Jakarta.

Bazar Festival Merah Putih SMAN 106

HUT PGRI 2014 NUTRISARI